Pelarangan Eksport Mineral Mentah Meski Di Gugat Negara Lain

Pemerintah memastikan tidak akan surut melarang ekspor bahan mentah (raw material) tambang meskipun pelarangan tersebut digugat beberapa negara, hingga diadukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Seperti diketahui, pelarangan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor  4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang resmi berlaku sejak 12 Januari 2014.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, jika pemerintah tidak melaksanakan ketentuan UU Minerba itu, maka itu berarti pemerintah melanggar Undang-Undang. Pelarangan tersebut  merupakan amanah undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengharuskan dilakukannya pengolahan mineral di dalam negeri seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor  4 tahun 2009

“Niat kita baik, satu adalah untuk menjaga lingkungan, itu niat utama. Kedua, niat kita adalah menaikkan nilai tambah, janganlah mentah diekspor, lebih baik mentah ditambang terus kita bikin smelternya disini, diolah disini, tenaga kerja bisa ditampung banyak, bahan tambang tidak terlalu masif ditambang,” katanya seperti dilansir Setkab, Rabu (2/7/2014).

Ditegaskan Menteri ESDM, bangsa Indonesia tentunya juga berkeinginan untuk menjadi negara maju yang berbasiskan industri bukan hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai modal pembangunan.

“Kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia dan sebaliknya, kebijakan mengekspor bahan mentah seperti dimasa yang lalu sangat merugikan bangsa Indonesia,” jelas Jero. (rzk). Baca Juga Freeport & Newmont Diperbolehkan Ekspor Mineral Sepuasnya?